– Perubahan Yayasan

📌 A. PENGERTIAN

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tidak mencari keuntungan. Yayasan diatur ketat karena bersifat nirlaba dan harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Perubahan Yayasan mencakup perubahan pada Anggaran Dasar dan/atau data administratif yang harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (AHU) agar sah secara hukum.

📚 B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

2. Permenkumham No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AD serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan

3. PP No. 28 Tahun 2019 tentang Tarif PNBP di Lingkungan Kemenkumham

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 14 Tahun 2023 (terkait prosedur perubahan AD)

🗂️ C. JENIS PERUBAHAN DALAM YAYASAN

1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) Yayasan

Memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, jika terkait hal-hal berikut:

• Nama Yayasan

• Tujuan dan kegiatan Yayasan

• Masa berlaku Yayasan (jangka waktu)

• Pengurus (Pembina, Pengurus, dan Pengawas)

• Struktur permodalan (khusus yayasan dengan kegiatan usaha)

• Ketentuan pembubaran

• Penunjukan pihak penerima kekayaan setelah pembubaran

📌 Wajib diajukan melalui Notaris dan didaftarkan di AHU Online.

2. Perubahan Data Yayasan

Cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, meliputi:

• Perubahan alamat kantor

• Perubahan nomor telepon, email, atau website

• Perubahan aktivitas sosial (selama tidak mengubah maksud dan tujuan)

⚙️ D. PROSEDUR PERUBAHAN YAYASAN

Tahapan Umum:

1. Rapat Pembina

   • Pembina adalah organ tertinggi Yayasan yang memiliki kewenangan mengubah AD

2. Risalah Rapat

   • Hasil keputusan rapat dituangkan dalam bentuk notulen

3. Akta Perubahan

   • Dibuat oleh Notaris berdasarkan keputusan Pembina

4. Permohonan ke AHU Online

   • Pengajuan secara elektronik oleh Notaris melalui sistem https://ahu.go.id

5. Persetujuan Menteri

   • Jika perubahan bersifat substantif, Menteri akan mengeluarkan SK Persetujuan

6. Penerbitan Surat Penerimaan

   • Jika perubahan bersifat administratif, akan diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan

📄 E. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

• Akta Perubahan Yayasan

• SK Pengesahan Yayasan sebelumnya

• KTP/paspor organ yayasan

• NPWP Yayasan (jika ada)

• Risalah Rapat Pembina

• Surat Kuasa jika dikuasakan ke notaris atau pihak ketiga

💸 F. BIAYA PNBP (Per Mei 2024)

Belum termasuk jasa Notaris.

⚠️ G. RISIKO JIKA TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN

1. Organ Yayasan tidak sah secara hukum

2. Akta tidak dapat digunakan untuk transaksi hukum

3. Tidak dapat mengakses dana hibah, CSR, atau bantuan pemerintah

4. Berpotensi terkena sanksi administratif jika melanggar ketentuan akuntabilitas yayasan

📌 H. KESIMPULAN

Setiap perubahan dalam Yayasan harus didasarkan pada keputusan organ Pembina, dibuat akta notaris, dan didaftarkan ke Kemenkumham melalui AHU Online.
Perubahan yang menyangkut struktur fundamental yayasan memerlukan persetujuan Menteri, sementara perubahan administratif cukup dengan pemberitahuan.

Anda ingin Layanan Hukum Advokat (Pengacara), Notaris (Mitra), PPAT (Mitra), Konsultan Pajak (Mitra), Ahli Sosial Media Bisnis berpengalaman dari kami ?

SEGERA HUBUNGI KAMI !

Hubungi kami :
⭐WA 1 : 082190065004
⭐WA 2 : 082129831227
⭐WA 3 : 081272428726
⭐Telp : 021 2222 8610
⭐Web : www.HVBI.co.id

Simpan dan Bagikan jika dirasa bermanfaat.

Ttd
Manajemen HVBI Law Office