– Pemecahan, Pemisahan, Penggabungan Bidang Tanah

⚖️ A. PENGERTIAN UMUM

1. Pemecahan Bidang Tanah

Adalah proses memecah satu bidang tanah (yang telah memiliki sertipikat) menjadi dua atau lebih bidang baru, masing-masing dengan surat ukur dan sertipikat baru.
➡️ Digunakan untuk: penjualan sebagian tanah, pembagian waris, kavling developer.

2. Pemisahan Bidang Tanah

Adalah proses memisahkan hak atas tanah bersama (misal milik bersama dua orang atau lebih) menjadi bagian-bagian terpisah atas nama masing-masing.
➡️ Biasanya terjadi karena: perceraian, pembagian harta waris, pemisahan hak milik bersama.

3. Penggabungan Bidang Tanah

Adalah proses menggabungkan dua atau lebih bidang tanah yang berdampingan, menjadi satu bidang tanah utuh, dan hanya memiliki satu surat ukur dan sertipikat baru.
➡️ Digunakan untuk efisiensi pengelolaan aset, investasi, perluasan usaha, dsb.

📚 B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

   • Pasal 3, 16, dan 18: Mengatur jenis dan peralihan hak atas tanah

2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

   • Pasal 43–48: Mengatur perubahan data fisik dan yuridis tanah termasuk pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang

3. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021

   • Pasal 155 s.d. 164: Tata cara pemisahan, pemecahan, dan penggabungan bidang tanah

4. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 Tahun 2021

   • Tentang standar pelayanan pertanahan termasuk PRK3 (penggabungan) dan PRK5 (pemecahan/pemisahan)

📝 C. TABEL PERBANDINGAN

🔁 D. PROSEDUR UMUM (UNTUK SEMUA)

1. Ajukan permohonan ke Kantor Pertanahan (BPN) setempat
   ➕ Sertakan: sertipikat asli, KTP, NPWP, PBB, rencana pemecahan/pemisahan/penggabungan

2. Pengukuran oleh BPN

   • Petugas datang ke lokasi, mengukur ulang sesuai rencana

3. Penerbitan Surat Ukur Baru

   • Untuk masing-masing bidang (pemecahan/pemisahan) atau gabungan

4. Penerbitan Sertipikat Baru

   • Sertipikat lama dicoret atau ditarik, diterbitkan yang baru sesuai hasil

💰 E. BIAYA (Mengacu pada PP No. 128 Tahun 2015)

⚠️ F. CATATAN PENTING

• Status hak tidak berubah, kecuali disertai peralihan (jual beli, hibah, dsb.)

• Tidak dapat dilakukan jika:

  • Tanah dalam blokir

  • Tanah dalam sengketa

  • Terdapat Hak Tanggungan aktif (harus minta persetujuan kreditur)

• Untuk penggabungan:

  • Tanah harus berbatasan langsung

  • Haknya harus sama (misal: sama-sama SHM, bukan SHM & HGB)

• Untuk pemisahan hak bersama:

  • Harus ada kesepakatan semua pihak

  • Bisa dibuat melalui Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) oleh PPAT

📝 CONTOH KASUS

1. Pemecahan Bidang:

Seseorang memiliki tanah SHM 1.000 m² dan ingin menjual 400 m². Maka harus dipecah dulu menjadi dua sertipikat: 600 m² dan 400 m². Sertipikat 400 m² kemudian bisa dijual dengan AJB.

2. Pemisahan Bidang:

Dua saudara mewarisi tanah bersama SHM 1.200 m². Mereka sepakat membagi menjadi dua bagian masing-masing 600 m². Proses dilakukan dengan pemisahan bidang dan dibuat APHB oleh PPAT.

3. Penggabungan Bidang:

Sebuah perusahaan membeli 3 bidang SHM yang berdampingan untuk dibuat pabrik. Agar efisien, mereka ajukan permohonan penggabungan bidang di BPN dan mendapatkan 1 sertipikat baru seluas total gabungan.

Anda ingin Layanan Hukum Advokat (Pengacara), Notaris (Mitra), PPAT (Mitra), Konsultan Pajak (Mitra), Ahli Sosial Media Bisnis berpengalaman dari kami ?

SEGERA HUBUNGI KAMI !

Hubungi kami :
⭐WA 1 : 082190065004
⭐WA 2 : 082129831227
⭐WA 3 : 081272428726
⭐Telp : 021 2222 8610
⭐Web : www.HVBI.co.id

Simpan dan Bagikan jika dirasa bermanfaat.

Ttd
Manajemen HVBI Law Office