– Pengembalian Batas Tanah

⚖️ A. PENGERTIAN

Pengembalian batas tanah adalah kegiatan pengukuran kembali oleh petugas Kantor Pertanahan (BPN) terhadap batas-batas bidang tanah yang sudah bersertipikat, namun tanda batasnya hilang, rusak, atau dipersengketakan, dengan tujuan mengembalikan batas ke posisi semula sesuai data peta pendaftaran dan buku tanah.

👉 Pengembalian batas tidak mengubah luas atau kepemilikan, melainkan hanya menegaskan ulang posisi batas fisik di lapangan sesuai data resmi.

📚 B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

   • Pasal 17 ayat (2): Pemilik tanah bertanggung jawab menjaga batas-batas tanahnya

2. Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Pendaftaran Tanah

   • Pasal 52–56: Mengatur pelayanan pengembalian batas, termasuk permohonan, pengukuran ulang, dan berita acara

3. Surat Edaran Kepala BPN No. 600-1900-SK.03.01/III/2020 tentang Pelayanan Pengembalian Batas

🛠️ C. TUJUAN PENGEMBALIAN BATAS

• Menegaskan batas fisik tanah yang sudah terdaftar

• Mencegah dan menyelesaikan potensi konflik batas

• Menjadi dasar dalam pembangunan pagar, sertifikasi tetangga, atau transaksi

📂 D. SYARAT DOKUMEN PERMOHONAN

1. Surat permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan

2. Fotokopi KTP pemilik

3. Sertifikat Hak Atas Tanah (asli dan fotokopi)

4. Bukti bayar PBB terbaru

5. Surat kuasa (jika dikuasakan)

6. Denah lokasi (bila ada)

🔁 E. PROSEDUR PENGEMBALIAN BATAS DI KANTOR PERTANAHAN

1. Permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan setempat

2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen

3. Penjadwalan pengukuran lapangan

4. Petugas ukur BPN datang ke lokasi, didampingi pemilik dan saksi batas (tetangga/kepala RT/RW)

5. Dilakukan pengukuran ulang sesuai data peta bidang

6. Pemasangan patok batas kembali

7. Pembuatan dan penandatanganan berita acara pengembalian batas

8. Data pengukuran diperbarui dalam sistem BPN jika diperlukan

⏱️ F. JANGKA WAKTU PELAYANAN

• Umumnya 5–10 hari kerja sejak pengajuan, tergantung antrean dan kesiapan lapangan

💰 G. BIAYA PENGEMBALIAN BATAS

Mengacu pada PP No. 128 Tahun 2015 tentang PNBP ATR/BPN:

Catatan: Biaya dapat berbeda-beda tergantung kebijakan kantor BPN daerah

🧠 H. CATATAN PENTING

• BPN tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya patok, sehingga penting bagi pemilik menjaga patok batas tanahnya.

• Jika batas tanah bersengketa, maka pengembalian batas tidak dapat dilakukan sampai ada penyelesaian hukum terlebih dahulu (misalnya melalui mediasi, putusan pengadilan, atau musyawarah kelurahan).

• Pengembalian batas bisa menjadi syarat untuk:

  • Pensertifikatan tanah tetangga

  • Pemecahan bidang

  • Pembuatan pagar/bangunan

📝 CONTOH KASUS

Bu Sari ingin membangun pagar rumahnya, tetapi patok batas tanahnya hilang karena proyek galian. Ia mengajukan permohonan ke BPN dengan membawa sertifikat asli. Setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas BPN dan disaksikan RT dan tetangga, patok batas dipasang kembali sesuai peta bidang. Bu Sari pun dapat membangun pagar tanpa melanggar batas tanah.

Anda ingin Layanan Hukum Advokat (Pengacara), Notaris (Mitra), PPAT (Mitra), Konsultan Pajak (Mitra), Ahli Sosial Media Bisnis berpengalaman dari kami ?

SEGERA HUBUNGI KAMI !

Hubungi kami :
⭐WA 1 : 082190065004
⭐WA 2 : 082129831227
⭐WA 3 : 081272428726
⭐Telp : 021 2222 8610
⭐Web : www.HVBI.co.id

Simpan dan Bagikan jika dirasa bermanfaat.

Ttd
Manajemen HVBI Law Office