– Pertimbangan Teknis Pertanahan

⚖️ A. PENGERTIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

Pertimbangan Teknis Pertanahan (disingkat: Pertek Pertanahan) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) sebagai hasil penelitian fisik dan yuridis terhadap suatu bidang tanah, yang berisi informasi, analisis, dan kesesuaian penggunaan atau status tanah untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam hal:

• Pelepasan atau pengadaan tanah oleh instansi pemerintah

• Perizinan berusaha

• Pengalihan tanah negara

• Penataan ruang dan pemanfaatan lahan

➡️ Pertek Pertanahan bukan produk pendaftaran hak, melainkan dokumen teknis pendukung kebijakan tata ruang, penguasaan, dan penggunaan tanah.

📚 B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

   • Menjadi dasar hukum pokok seluruh kebijakan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021

   • Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021

   • Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

   • Memuat aturan pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan oleh Kantor Pertanahan.

4. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020

   • Tentang Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.

5. Surat Edaran Kementerian ATR/BPN (berkala)

   • Menyesuaikan sistem pelayanan berbasis digital, termasuk pada sistem loket elektronik OSS dan non-OSS.

🏷️ C. JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN

1. Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan (Fisik)

   • Menilai kondisi fisik tanah (lokasi, batas, luas, penggunaan)

   • Umumnya dilakukan melalui survei dan pengukuran lapangan

2. Pertimbangan Teknis Status Yuridis Tanah

   • Menilai status hukum tanah (status hak, pemilik, tumpang tindih, tanah negara atau hak)

3. Pertimbangan Teknis Lokasi Usaha atau Kegiatan

   • Digunakan dalam rangka pemrosesan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA)

4. Pertimbangan Teknis untuk Pelepasan Tanah Negara

   • Biasanya diajukan oleh instansi pemerintah, BUMN, atau investor

🎯 D. FUNGSI DAN KEGUNAAN PERTIMBANGAN TEKNIS

• Syarat perizinan usaha dalam OSS RBA

• Syarat pengadaan tanah oleh instansi pemerintah

• Syarat permohonan Hak Pengelolaan (HPL)

• Syarat pelepasan atau permohonan hak atas tanah negara

• Syarat penyesuaian rencana tata ruang

📝 E. PROSEDUR PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS

1. Permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan

• Dapat diajukan oleh:

  • Instansi pemerintah

  • BUMN/BUMD

  • Badan usaha swasta

  • Individu (untuk usaha atau penguasaan tanah besar)

2. Dokumen yang Dilampirkan

• Surat permohonan resmi

• Data kepemilikan atau penguasaan tanah (sertipikat, girik, SKT, atau lainnya)

• Peta atau sketsa lokasi

• KTP dan NPWP pemohon

• Proposal rencana pemanfaatan tanah (jika ada)

3. Proses Teknis di BPN

• Penelitian data fisik: pengukuran lokasi, pembuatan peta

• Penelitian data yuridis: status hak, potensi sengketa, dsb.

• Analisis dan kesimpulan

4. Penerbitan Dokumen Pertimbangan Teknis

• Berupa dokumen tertulis resmi dengan nomor dan tanda tangan pejabat BPN

💰 F. BIAYA

Biaya dikenakan sesuai PP No. 128 Tahun 2015 tentang PNBP di Kementerian ATR/BPN dan tergantung:

• Luas tanah

• Jumlah bidang

• Kompleksitas lokasi dan status hak

⚠️ G. CATATAN PENTING

• Pertimbangan Teknis Pertanahan tidak serta-merta memberikan hak atas tanah, melainkan dokumen penilaian untuk mendukung permohonan hak atau perizinan.

• Berlaku sebagai syarat awal untuk:

  • Penerbitan Hak Atas Tanah

  • Pengajuan Hak Pengelolaan (HPL)

  • Pemanfaatan ruang usaha berbasis OSS

• Jika ditemukan konflik atau tumpang tindih dalam hasil penelitian teknis, maka proses lanjutan akan ditunda sampai diselesaikan.

📝 CONTOH SITUASI

Sebuah perusahaan ingin mengajukan HGB atas tanah negara seluas 5 hektar untuk mendirikan pabrik. Sebelum mengajukan hak, mereka wajib meminta Pertimbangan Teknis Pertanahan ke BPN setempat untuk menilai apakah tanah tersebut memang bebas sengketa, sesuai tata ruang, dan tidak dalam penguasaan pihak lain.

Anda ingin Layanan Hukum Advokat (Pengacara), Notaris (Mitra), PPAT (Mitra), Konsultan Pajak (Mitra), Ahli Sosial Media Bisnis berpengalaman dari kami ?

SEGERA HUBUNGI KAMI !

Hubungi kami :
⭐WA 1 : 082190065004
⭐WA 2 : 082129831227
⭐WA 3 : 081272428726
⭐Telp : 021 2222 8610
⭐Web : www.HVBI.co.id

Simpan dan Bagikan jika dirasa bermanfaat.

Ttd
Manajemen HVBI Law Office