– PENINJAUAN KEMBALI (PK)

📌 A. PENGERTIAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) apabila ditemukan alasan hukum tertentu yang sah menurut undang-undang.

PK bertujuan untuk mengoreksi putusan yang keliru atau tidak adil meskipun putusan tersebut sudah final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi lagi.

📚 B. DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

1. Perkara Perdata

• Pasal 67–72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009

• Pasal 66–72 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1956 tentang Tata Cara PK dalam Perdata

2. Perkara Pidana

• Pasal 263–269 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

3. Perkara Tata Usaha Negara

• Pasal 66 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009

🎯 C. TUJUAN DAN FUNGSI PENINJAUAN KEMBALI

1. Mengoreksi kekeliruan hukum atau ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

2. Memberi kesempatan terakhir bagi pihak yang dirugikan secara substansial

3. Menyelamatkan integritas peradilan dan memastikan keadilan substantif ditegakkan

✅ D. SYARAT DAN ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Pasal 67 UU MA):

PK dapat diajukan dengan alasan:

a. Putusan bertentangan satu sama lain antar putusan pengadilan yang sama atau lebih tinggi terhadap perkara yang sama dan pihak yang sama;
b. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
c. Ada bukti baru (novum) yang belum pernah diperiksa dalam persidangan sebelumnya dan dapat mempengaruhi putusan;
d. Putusan didasarkan pada tipu muslihat atau kebohongan dari pihak lawan;
e. Putusan didasarkan pada dokumen palsu;
f. Putusan melampaui tuntutan atau tidak memuat hal yang dituntut;
g. Jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku.

2. Perkara Pidana (Pasal 263 KUHAP):

PK dapat diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya dengan alasan:

a. Ditemukan novum (bukti baru) yang dapat membebaskan atau meringankan;
b. Putusan bertentangan satu sama lain terhadap perkara yang sama;
c. Kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan.

📅 E. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PK

• Tidak dibatasi waktu untuk PK Perdata dan Pidana, kecuali jika diajukan lebih dari satu kali (harus dalam 180 hari) sejak novum ditemukan (berdasarkan Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016).

• PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali alasan novum ditemukan setelah PK pertama, dan dibuktikan secara sah (Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013).

🧾 F. PROSEDUR PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Pengajuan Permohonan

• Permohonan PK diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.

2. Surat Permohonan PK

Harus memuat:

• Identitas pemohon

• Putusan yang dimohonkan PK (nomor dan pengadilan)

• Alasan PK sesuai Pasal 67 UU MA atau Pasal 263 KUHAP

• Bukti pendukung, termasuk novum (jika ada)

3. Pemeriksaan oleh Mahkamah Agung

• Setelah permohonan lengkap, berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputuskan.

4. Putusan PK

• Putusan PK bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lagi setelah itu, kecuali PK ulang dengan alasan novum baru.

⚖️ G. AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN PK

1. PK diterima:

   • Putusan sebelumnya dapat dibatalkan seluruhnya atau sebagian

   • Pihak yang dikalahkan di putusan sebelumnya dapat dimenangkan

2. PK ditolak:

   • Putusan sebelumnya tetap berlaku dan mengikat

📌 H. CATATAN PENTING DALAM PRAKTIK

• PK berbeda dengan Banding dan Kasasi, karena hanya dilakukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap

• Tidak bisa diajukan terhadap putusan yang:

  • Belum inkracht

  • Telah dieksekusi seluruhnya, kecuali ditemukan bukti baru

• Dalam perkara pidana, permohonan PK dapat diajukan meskipun terdakwa telah menjalani pidana.

📎 I. CONTOH PENUTUP PERMOHONAN PK

“Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 123/PDT/2023/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Mengadili kembali dengan menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon PK telah menang seluruhnya;

4. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pemeriksaan.”

Anda ingin Layanan Hukum Advokat (Pengacara), Notaris (Mitra), PPAT (Mitra), Konsultan Pajak (Mitra), Ahli Sosial Media Bisnis berpengalaman dari kami ?

SEGERA HUBUNGI KAMI !

Hubungi kami :
⭐WA 1 : 082190065004
⭐WA 2 : 082129831227
⭐WA 3 : 081272428726
⭐Telp : 021 2222 8610
⭐Web : www.HVBI.co.id

Simpan dan Bagikan jika dirasa bermanfaat.

Ttd
Manajemen HVBI Law Office