– LEGAL OPINION

📌 A. PENGERTIAN LEGAL OPINION

Legal Opinion (Pendapat Hukum) adalah pernyataan tertulis yang disusun oleh advokat, konsultan hukum, atau ahli hukum, yang berisi analisis, penafsiran, dan pendapat hukum terhadap suatu permasalahan, tindakan, atau dokumen hukum tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Legal Opinion digunakan sebagai pedoman hukum atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh klien (perorangan, perusahaan, yayasan, instansi, dll).

📚 B. DASAR HUKUM LEGAL OPINION DI INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

• Pasal 1 angka 1:

  Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

• Pasal 5 ayat (1):

  Advokat berhak memberikan jasa hukum kepada kliennya, termasuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, membela, dan memberikan pendapat hukum.

2. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek / BW)

• Pasal 1313 KUHPerdata:

  Menjelaskan perjanjian hukum antara pemberi dan penerima jasa, termasuk dalam hal permintaan opini hukum.

3. UU Terkait Subjek Opini

Legal Opinion dapat mengacu pada banyak undang-undang teknis sesuai konteks, misalnya:

• UU PT (No. 40 Tahun 2007) jika terkait perusahaan

• UU Merek, Hak Cipta, dan Paten untuk kekayaan intelektual

• UU Pertanahan jika menyangkut status tanah

• UU Pajak, Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain

🎯 C. FUNGSI DAN TUJUAN LEGAL OPINION

1. Menganalisis Keabsahan Hukum

   • Apakah suatu tindakan, transaksi, atau dokumen sesuai atau melanggar hukum?

2. Memberikan Kepastian dan Arahan

   • Memberi landasan hukum atas langkah yang akan diambil (preventif).

3. Menjadi Alat Pembelaan

   • Digunakan sebagai dasar pembelaan hukum jika terjadi sengketa atau penyidikan.

4. Menjadi Dokumen Pendukung

   • Dalam audit hukum (due diligence), pengajuan ke bank, investor, regulator, dll.

5. Mewakili Penafsiran Profesional

   • Memberikan interpretasi resmi oleh ahli hukum atau advokat.

📦 D. JENIS-JENIS LEGAL OPINION

1. General Legal Opinion
   – Bersifat umum atas suatu persoalan hukum, seperti status hukum perusahaan, keabsahan kontrak.

2. Specific Legal Opinion
   – Fokus pada satu isu tertentu, misal legalitas pengangkatan direksi, status tanah sengketa, potensi pidana.

3. Transactional Legal Opinion
   – Diberikan terkait transaksi besar, seperti merger, akuisisi, atau IPO.

4. Regulatory Legal Opinion
   – Pendapat hukum terkait perizinan, OSS, PSE, sertifikasi, atau regulasi sektor tertentu.

🧾 E. STRUKTUR DAN UNSUR LEGAL OPINION

Sebuah Legal Opinion yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi struktur sebagai berikut:

1. Halaman Pengantar:

   • Identitas pemberi dan penerima opini

   • Tanggal, nomor dokumen, dan latar belakang

2. Latar Belakang Kasus:

   • Ringkasan kronologis atau persoalan hukum yang diminta pendapatnya

3. Ruang Lingkup dan Batasan:

   • Batas objek yang menjadi dasar analisis (dokumen, keterangan, peraturan, dll)

4. Dasar Hukum yang Digunakan:

   • UU, Peraturan Pemerintah, Perma, Yurisprudensi, Peraturan Menteri, hingga doktrin hukum

5. Analisis Hukum:

   • Penjabaran sistematis dan objektif atas permasalahan hukum berdasarkan aturan yang berlaku

6. Simpulan (Legal Conclusion):

   • Rekomendasi atau pendapat akhir hukum dari pihak pemberi opini

7. Pernyataan Penutup dan Tanggung Jawab:

   • Bahwa opini diberikan secara independen, profesional, dan untuk keperluan tertentu

8. Tanda Tangan dan Kop Resmi:

   • Dicetak dalam kop kantor hukum dan ditandatangani oleh pemberi opini

⚠️ F. KEKUATAN HUKUM LEGAL OPINION

Legal Opinion bukan alat bukti langsung di pengadilan, tetapi:

• Dapat digunakan sebagai pendapat ahli hukum (saksi ahli tertulis)

• Memiliki kekuatan persuasif bagi hakim, klien, atau mitra bisnis

• Menjadi alat pelindung preventif, karena klien dianggap telah bertindak dengan kehati-hatian hukum

📌 Legal Opinion dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum jika terbukti menyesatkan, palsu, atau merugikan secara nyata (tanggung jawab keperdataan dan etik profesi).

🛡️ G. PERLINDUNGAN HUKUM DAN KODE ETIK

• Pasal 16 UU Advokat:

  Advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata atas opini atau pernyataan yang diberikan dalam rangka menjalankan tugas profesinya secara sah dan profesional.

• Kode Etik Advokat Indonesia:

  Advokat wajib menyusun opini hukum secara objektif, jujur, dan profesional, tanpa dipengaruhi tekanan pihak manapun.

✅ H. CONTOH KASUS PENGGUNAAN LEGAL OPINION

1. Perusahaan ingin tahu apakah akta pendirian sudah sesuai dengan UU PT

2. Investor meminta pendapat hukum atas status kepemilikan saham mayoritas

3. Klien ingin tahu apakah transaksi jual beli tanah sah menurut hukum waris

4. Klien hendak menandatangani MoU dan meminta review serta opinion terhadap isi perjanjian

Anda ingin Layanan Hukum Advokat (Pengacara), Notaris (Mitra), PPAT (Mitra), Konsultan Pajak (Mitra), Ahli Sosial Media Bisnis berpengalaman dari kami ?

SEGERA HUBUNGI KAMI !

Hubungi kami :
⭐WA 1 : 082190065004
⭐WA 2 : 082129831227
⭐WA 3 : 081272428726
⭐Telp : 021 2222 8610
⭐Web : www.HVBI.co.id

Simpan dan Bagikan jika dirasa bermanfaat.

Ttd
Manajemen HVBI Law Office