Undang-Undang ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengalami dua kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2024. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.​peraturan.bpk.go.id+1JDIH Komdigi+1JDIH Komdigi

Dasar Hukum

Dasar hukum utama yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia adalah:​

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Merupakan landasan hukum pertama yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.​balmonsemarang.postel.go.id+1JDIH Komdigi+1

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016: Perubahan pertama atas UU ITE 2008 yang menyesuaikan beberapa ketentuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pengguna teknologi informasi.​menpan.go.id+1aptika.kominfo.go.id+1

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024: Perubahan kedua atas UU ITE 2008 yang menambahkan dan mengubah beberapa ketentuan untuk menjawab perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.​balmonsemarang.postel.go.id+5aptika.kominfo.go.id+5menpan.go.id+5

Perubahan Penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Perubahan kedua atas UU ITE mencakup penambahan dan perubahan beberapa pasal penting, antara lain:​

1. Penambahan Pasal Baru:

   • Pasal 13A: Mengatur layanan yang dapat diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, termasuk tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, dan layanan lainnya yang menggunakan sertifikat elektronik.​JDIH Komdigi+2JDIH Maritim+2balmonsemarang.postel.go.id+2
   • Pasal 16A: Mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik, termasuk menyediakan informasi mengenai batasan usia, mekanisme verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan.​JDIH Maritim+1balmonsemarang.postel.go.id+1
   • Pasal 16B: Mengatur ketentuan mengenai kontrak elektronik internasional, termasuk pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia.​balmonsemarang.postel.go.id+1hukumonline.com+1
   • Pasal 18A: Menjelaskan bahwa transaksi elektronik yang memiliki implikasi lintas negara tunduk pada hukum yang disepakati oleh para pihak atau hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.​
   • Pasal 27A: Mengatur tentang larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.​hukumonline.com+1JDIH Komdigi+1
   • Pasal 27B: Mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.​
   • Pasal 40A: Mengatur kewenangan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengganggu ketertiban umum.​JDIH Komdigi

2. Perubahan Ketentuan yang Ada:

   • Pasal 5: Menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.​JDIH Komdigi
   • Pasal 13: Mengatur bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, dengan pengecualian tertentu.​JDIH Komdigi+2balmonsemarang.postel.go.id+2JDIH Maritim+2
   • Pasal 17: Mengatur ketentuan mengenai transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.​
   • Pasal 27: Mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, termasuk penyebaran berita bohong dan penghinaan.​balmonsemarang.postel.go.id+2JDIH Komdigi+2hukumonline.com+2
   • Pasal 28: Mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.​
   • Pasal 29: Mengatur tentang larangan pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.​
   • Pasal 36: Mengatur tentang larangan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.​
   • Pasal 40: Menjelaskan peran pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk fasilitasi, pengaturan, dan pengawasan.​JDIH Komdigi+1balmonsemarang.postel.go.id+1
   • Pasal 43: Mengatur kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan hukum terkait pelanggaran UU ITE.​JDIH Komdigi
   • Pasal 45, 45A, dan 45B: Mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ITE.​

Tujuan Perubahan

Perubahan kedua atas UU ITE ini bertujuan untuk:​JDIH Komdigi+6menpan.go.id+6aptika.kominfo.go.id+6

• Memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain: Dengan mengatur pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.​JDIH Komdigi

• Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat: Dengan menambahkan ketentuan baru yang relevan, seperti perlindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik dan pengaturan kontrak elektronik internasional.​hukumonline.com

Anda ingin Layanan Hukum Advokat (Pengacara), Notaris (Mitra), PPAT (Mitra), Konsultan Pajak (Mitra), Ahli Sosial Media Bisnis berpengalaman dari kami ?

SEGERA HUBUNGI KAMI !

Hubungi kami :
⭐WA 1 : 082190065004
⭐WA 2 : 082129831227
⭐WA 3 : 081272428726
⭐Telp : 021 2222 8610
⭐Web : www.HVBI.co.id

Simpan dan Bagikan jika dirasa bermanfaat.

Ttd
Manajemen HVBI Law Office